IKN menjadi salah satu proyek yang dijadikan bahan debat oleh para capres-cawapres.
Ini semua, gara-gara IKN ( Ibu Kota Nusantara) sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Zaman pemerintahan Joko Widodo, semua komponen bangsa sepakat, bahwa perlunya Ibu Kota Negara dipindah ke Kalimantan Timur mengingat Jawa sudah penuh sesak, tidak terjadi penumpukan di satu tempat dan agar terjadi pemerataan ekonomi. Tidak semua tumpek bleg di Jakarta yang sudah sesak. Maka dimulailah pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN).
Masalahnya, jabatan Presiden akan berakhir tahun depan. Padahal, rencananya, peresmian IKN akan dilakukan pada 17 Agustus 2024, dimana Jokowo tidak lagi menjadi presisen. Siapa yang akan meneruskan ? Belum ada tanda-tanda. Itu sebabnya Jokowi kemudian menggandeng dan mempromosikan dua capres, Ganjar Pranowo dan Prabowo, setelah keduanya dipanggil ke istana. . Kedua orang ini di bawa ke mana-mana untuk memperoleh dukungan.
Di tengah jalan, Ganjar Pranowo mbalelo. Ia lebih memilih berada di pihak PDI-P dalam hal ini Megawati. Apapun kata Mega harus dituruti. Ganjar memang petugas partai yang patuh karena berambisi menjadi presiden. Peresmian IKN nanti sebisa mungkin diambil alih pihak Megawati melalui PDI-P dengan memajukan Ganjar, agar nama Megawati, turunan presiden Soekarno tercatat sebagai pembangun IKN. Bukan Jokowi yang menggagasnya.
Berharap pada pasangan Mantan Gubernur DKI dan Muhaimin Iskandar jelas tidak mungkin. Capres -Cawapres besutan Surya Paloh ini melalui MetroTV justru gencar mempromosikan membuat kota sekaliber Jakarta di 40 Negara untuk menandingi IKN Jokowi, jika mereka terpilih. ( Ingat, membangun rumah NOL % saja beliau gagal)
Inilah Indonesia. Banyak pembangunan mangkrak, sebab setiap ganti presiden, mereka tak sudi meneruskan pembangunan yang dilakukan pendahulunya, sebab setiap presiden pengin memperoleh catatan nama baik . Pengin memperoleh kenangan berskala nasional.
IKN hanya bisa berdiri nanti ketika Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden. Saat ini para donator yang berjumlah 40 institusi dan pengembang serta funder menunggu kebijakan presiden terpilih.
Inilah sebenarnya kekhawatiran Jokowi yang telah mulai memancangkan pembangunan IKN, dan konsep pemerataan ekonomi kerakyatan ke seluruh daerah, namun jabatannya terbatas. Tak ada capres yang bersedia meneruskan pembanguan, kecuali kubu Prabowo-Gibran.
Rencananya, IKN dibangun dengan beaya Rp 446 triliun. Pembiayaan dari APBN hanya Rp 89,4 triliun. KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun dan BUMN sereta BUMD Rp 123,2 triliun. Saat ini IKN sudah membelanjakan Rp 35 triliun. Apakah uang segini akan mangkrak lagi ?
Siapapun pemenangnya, membiarkan pembangunan yang sudah dirancang dan menghabiskan uang untuk sesuatu yang mangkrak, jelas perkara buruk. Apalagi, belum selesai ini sudah memberi iming-iming tidak masuk akal dengan membangun 40 kota sekelas Jakarta di seluruh Indonesia. Jangankan 40 kota, mengurus 1 kota saja gagal, sekarang memimpikan hal yang tak mungkin.
Ini yang menyedihkan. Jangan-jangan nanti Indonesia dikenal dengan proyek mangkraknya dan orang tak percaya lagi jika meminta dana dari mereka.
15 Langkah Untuk Menarik Apapun yang Diinginkan Dalam Hidup
