Seide.id – Kementerian Perhubungan mendorong Pemerintah Jepang untuk memastikan percepatan kerjasama pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target waktu yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara khusus bertolak ke Jepang untuk bertemu langsung dengan sejumlah pihak di Jepang seperti: Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism) AKABA Kazuyoshi, Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Jepang, Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda, dari pihak lembaga keuangan Jepang yaitu Chief Executive Officer (CEO) Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda, serta beberapa pihak non-pemerintah Jepang lainnya.
Hal itu guna memastikan percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastuktur yang dikerjasamakan kedua negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, seperti diantaranya: Pembangunan MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.
“Kami ingin melakukan pertemuan Government to Government (G to G) dengan Pemerintah Jepang, untuk memuluskan dan mempercepat kerja sama Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B) dalam empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang di kerjasamakan oleh kedua negara,” kata Menhub.
Empat Proyek Transportasi
Dari keempat proyek yang dikerjasamakan dengan Jepang, dua diantaranya masih perlu didorong keseriusan, komitmen dan upaya keras pihak Jepang, untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Sementara dua proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan akan dapat terus berjalan sesuai rencana dan harapan.
Pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang. Untuk itu, Menhub meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat dilanjutkan.
Pada proyek Pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Jepang mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban. Yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation yang saat ini masih dalam proses negosiasi. Selain itu, Menhub juga akan secara khusus mengupayakan kenaikan TKDN Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang dikerjasamakan dengan Jepang.
Indonesia juga menyambut baik ketertarikan Jepang berpartisipasi dalam proyek KPBU pembangunan Proving Ground di Bekasi. Saat ini proyek tersebut tengah dalam proses pelelangan.
Untuk pembangunan proyek Pelabuhan Patimban dan Proving Ground Bekasi, Menhub juga akan menjajaki untuk mendapatkan dukungan sumber pembiayaan dengan biaya yang kompetitif dan mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah baik melalui investor maupun dari lembaga keuangan Jepang.
Proyek Kereta Api Makassar-Parepare
Sedangkan pada proyek Kereta Api Makassar-Parepare sudah berjalan sesuai rencana dan saat ini tengah dalam proses menuju Financial Close. Proyek ini terbagi menjadi 5 (lima) segmen, dan 1 (satu) segmennya diproyeksikan sudah akan dapat beroperasi di akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022.
Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pengoperasiannya secara penuh dan ideal. Karena itu Menhub juga akan memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk mencari informasi mengenai kemungkinan pemberian hibah lokomotif dan gerbong kereta dari Jepang.
“Saya berharap kedatangan saya ke Jepang dapat membawa hasil baik, bermanfaat dan khususnya dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses sekaligus percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia,” kata Menhub.
Menhub mendarat di Tokyo pada Minggu (5/9), disambut Dubes Jepang. Kunjungan kerja akan berlangsung hingga Rabu (8/9) mendatang. Delegasi RI yang turut hadir selain dari Kemenhub adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi serta Kementerian Investasi.
Selama di Jepang, semua pertemuan dilakukan di lingkungan hotel tempat menginap kecuali pertemuan dengan para Menteri Jepang.* (pr)
