MAS SOEGENG
Setelah ada tanda-tanda Formula E akan mentok menemui jalan buntu, Gubernur DKI AB, seperti biasa saat berolahraga naik sepeda, akan lepas tangan.
Pertama, KPK terus mendalami sinyal adanya korupsi dalam perhelatan tak jelas Formula E ini. Kabarnya, beberapa bukti sudah dikantongi, namun KPK tak semudah itu langsung menyeret AB mengingat beberaoa internal mereka masih tarik ulur.
Kedua, Anggota DPRD DKI dari PSI yang mengantongi pertanyaan memberatkan. Pengeluaran senilai Rp 2,4 Triliun tak bisa dibuktikan dengan jelas. Gubernur AB sudah diminta informasinya melalui hak interpasi, namun kebanyakan anggota DPRD DKI Jakarta yang pro Gubernur, membentengi Gubernur setelah makan malam di kediamannya.
Namun Fraksi lain membeberkan aturan yang dilanggar Gubernur, yakni membuat ( katanya) kontrak dengan panitia Formula E selama 5 tahun, sementara Gubernur AB tinggal setahun berkuasa sebagai gubernur DKI.
Ketiga, melalui Sekretariat negara, Pemerintah sudah memberi sinyal bahwa Formula E itu urusan gubernur. Pemerintah tiak ikut-ikutan soal balap Formula E
Dengan tiga catatan di atas, Gubernur AB akan mentok dan kebentur hukum dan malu yang luar biasa jika tak jadi. Namun seperti biasa, dengan cerdik dan liciknya, AB menggandeng Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Anggota DPR-RI, Ahmad Sahroni untuk memimpin pelaksanaan balap Formula E pada Juni 2020 nanti..
Sahroni diangkat sebagai Ketua Pelaksana, Bambang ditujuk sebagai Ketua Pengarah Balap Formula e. Kebetulan, keduanya aktif di IMI ( Ikatan Motor Indonesia) dan sama-sama tajirnya.
Biarkan Formula E Urusan Gubernur
Kemarin siang, Bambang Soesatyo dan Sean Gelael mengalami kecelakaan pada Balapan Kejurnas Sprint Rally 2021 di Meikarata, Bekasi, Jawa Barat.
BIsa jadi ini sinyal buat Bambang untuk tahu diri tidak meneruskan niat tak baik Gubernur dalam urusan Formula E. Jangan sampai nama Bambang dan Sahroni ikut terseret lalu akan membela habis Gubernur.
Terlebih pernyataan dari panitia bentukan AB ini bahwa seakan sirkuit tempat balap formula E ini akan diumumkan oleh Presiden Jokowi.
Semua paham, jika Jokowi turun tangan, Formua E akan selamat dan muka AB terselamatkan. Tapi saya berharap, Presiden Jokowi tak usah ikut campur urusan Formula e, agar orang tahu kebusukan bisnis besar yag ada di belakangnya.
Terlebih kemarin ada pernyataan resmi dari panitia formula e, bahwa Jakarta tidak membayar lebih mahal daripada negara lain untuk beaya Formula E. Apa artinya ? Bisa dicocokkan ucapan gubernut soal pengeluaran uang dengan panitia langsung soal jumlah sebenarnya,
Kita semua pasti tidak anti Balap Formula E. Kita juga berharap para tokoh menahan diri tidak larut dalam carut-marut Formula E, siapapun mereka.
Kita hanya tidak suka ada kongkalingkong di balik balap Formula E yang nilainya mencapai triliunan ini. Korupsi telah merajalela di negeri ini dan kita wajib mencermatinya. Terlebih penyerahan pelaksanaan ini dari Jakpro ke para petinggi politisi.
Sebab dilihat dari polanya, ini adalah cuci tangan dari Gubernur beserta Jakpronya terhadap kemelut formula E.
OPINI LAIN
Formula E Batal di Monas, Ada Lima Lokasi Pilihan. Dimana saja?
Negara Lain Bebas Fee Formula, Mengapa DKI Bayar 2,4 Triliun
Formula E tahun 2022, Ferdinand H: Ada Kepentingan Politik Dari DKI 1
Anggaran Balapan Formula E Sudah Hampir 1 Trilyun. PSI dan Gerindra Setuju Dana Untuk Covid.
