Niat pengerah massa untuk bentrok, dengan mendekati gedung DPRD pada pk.18.00 – agar berubah menjadi kerusuhan gagal. Sebab jika kerusuhan berkobar akan mudah merembet ke berbagai kota di Jawa.
OLEH DIMAS SUPRIYANTO
SERIBUAN mahasiswa dari berbagai kampus di Soloraya yang menyebut diri mereka “Koalisi Indonesia Melawan” dikabarkan berhasil menduduki Gedung DPRD Solo, pada Rabu (28/8/2024).
Massa mahasiswa sebagaimana dilaporkan laman Kompas Com dan Sindonews mulai memasuki gedung sekitar pukul 18.00 WIB, setelah dipersilakan masuk oleh Pimpinan Sementara DPRD Solo, Budi Prasetyo, serta sejumlah anggota dewan.
Dengan pengawalan ketat dari 750 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Brimob, mahasiswa diarahkan untuk masuk dengan tertib menuju tangga Gedung DPRD Solo.
Dari kepolisian dipimpin Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi sedangkan dari TNI dikomandani Letkol Inf Eko Hardianto dari Kodim 0735/Solo .
Massa aksi sempat menutup Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, dengan membawa spanduk serta meneriakkan slogan “hidup mahasiswa”, sampai akhirnya memasuki area tangga Gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Menggunakan mobil bak terbuka dan pengeras suara berbagai orasi disuarakan secara bergantian. Inti dari semua orasi itu adalah kekecewaan terhadap Pemerintah saat ini.
Sekitar pukul 17.00 WIB sejumlah anggota DPRD Solo di antaranya, Budi Prasetyo, dan Y.F Sukasno menemui para demonstran dan ikut menenteng sejumlah poster yang dijadikan alat peraga. Tak lama setelah itu situasi di lokasi aksi mulai memanas.
Masa berkeinginan untuk menggelar aksi di halaman DPRD Kota Solo. Permintaan itu pun dipenuhi oleh aparat kemanan. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi, memberikan izin kepada para demonstran untuk aksi di depan Gedung Graha Paripurna Kantor DPRD Kota Solo.
Selama menduduki Gedung DPRD Solo, para mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan utama.
Di antaranya, mereka menyerukan untuk “mengadili rezim Presiden Joko Widodo”, “menolak tindakan represif aparat kepolisian”, serta menyerukan “penyelamatan demokrasi di Indonesia”.
“Kami prihatin dengan kondisi Indonesia. Kita upayakan rezim Jokowi diadili. Selain itu, juga terkait tindakan represif aparat yang menangkap teman-teman kita di Semarang,” ujar koordinator umum aksi, Rozin Alfianto, saat menyampaikan orasinya.
Bertepatan dengan masuknya masa ke halaman kantor DPRD sejumlah ban dibakar di tengah Jalan Adi Sucipto, Solo. Meski demikian, aksi tersebut berjalan lancar dan damai. Masa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 18:00 WIB.
Dikabarkan sempat terjadi insiden saling lempar di antara para pengunjuk rasa saat tiba di Jalan Adi Sucipto, meski akhirnya terkendali.
Kombes Pol Iwan menyebut, bahwa insiden tersebut terjadi akibat ketidakpahaman antara kelompok demonstran itu sendiri. “Ternyata antarmereka sendiri tidak saling mengenal. Tidak ada pasukan saya yang mengikuti keluar, artinya tidak ada tindakan represif dari aparat. Mereka enggak tahu juga siapa yang melempar dan siapa yang terkena lemparan,” ujar Kapolresta.
MERESPON demo di Soloraya itu, dari pinggiran Kota Jakarta, saya bertanya: apa yang harus diadili dari rezim Jokowi? Jika polisi di Semarang represif menghadapi pendemo, mengapa Jokowi yang harus tanggung jawab? Bukankah polisi Polda Jateng di bawah komando Kapolri, bukan Jokowi? Jika Demokrasi Indonesia harus diselamatkan mengapa demo ke DPRD Solo? Bukan di Senayan Jakarta, dimana DPR RI Pusat berkantor?
Mahasiswa seharusnya cerdas dan kritis, bisa memilah kepada siapa menimpakan kesalahan untuk apa saja yang sedang mereka tanggung.
Jangan sampai saat mereka telat bayar kost, dan pacar telat datang bulan, Presiden Jokowi juga yang harus bertanggung-jawab.
SALUT layak diucapkan kepada kepada Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi yang membiarkan mahasiswa masuk DPRD dan menyampaikan tuntutannya. Setelah tuntutan disampaikan, tak ada alasan lagi untuk rusuh. Mati angin.
Niat pengerah massa untuk bentrok, dengan mendekati gedung DPRD pada pk.18.00 – agar berubah menjadi kerusuhan gagal. Sebab jika kerusuhan berkobar akan mudah merembet ke berbagai kota di Jawa.
Kali ini sponsor aksi di belakang panggung kecele. Pihak keamanan telah menyiapkan langkah-langkah sesuai SOP untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Polisi dan TNI Soloraya tak terpancing.
Sponsor aksi demo harus kreatif lagi menciptakan isu-isu panas dan provokatif. Selain mengeruk kocek lebih dalam – untuk mengerahkan massa lebih banyak lagi – dengan isu yang lain lagi.
Kelompok kecewa tengah berupaya mengobarkan demo rusuh dan membara di seantero negeri, agar Presiden Joko Widodo turun sebelum mengakhiri jabatannya, 20 Oktober 2024 ini. Sementara mahasiswa dan buruh terus dimainkan emosinya, digosok terus, agar mengamuk di jalanan, sebagian rakyat tengah bergulat dengan masalahnya sendiri. Sebagian lainnya tenang dan damai. Tak ada hubungannya dengan tuntutan mahasiswa.
Demokrasi berjalan sewajarnya. Dan pada dasarnya, “Indonesia baik baik saja”. ***
