Oleh ERIZELI JELY BANDARO
Setiap ada kebijakan yang berkaitan dengan produksi, walau itu merugikan pengusaha, namun selalu ada trade off nya dari pemerintah. Misal kalau ada pengurangan jam kerja karena kebijakan PPKM, pasti pemerintah sediakan subsidi upah buruh. Sehingga pengusaha tidak perlu bayar 100%. Sebagian ditanggung oleh pemerintah. Itu sudah dilakukan tahun lalu. Prosesnya nya gampang. Online kok.
Bahkan kalau tidak mengajukan permintaan subsidi malah ditegor. Kawatir upah buruh dikurangi pengusaha. Padahal pemerintah mau talangi. Tetapi kalau pengusaha tidak minta subsidi dan upah tetap bayar utuh, ya tidak ada masalah.
Saya yakin tahun ini akan ada lagi subsidi upah diberikan pemerintah kepada pengusaha pabrikan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah upah buruh itu hanya 8% dari total cost produksi. Sisanya yang besar adalah bunga bank. Biaya penyusutan investasi termasuk investasi marketing. Ini kalau kapasitas produksi menurun akan berpengaruh kepada laba rugi.
Tetapi cash flow tetap aman kalau pemerintah memberikan subsidi bunga dan relaksasi angsuran utang bank. Tahun lalu pemerintah memberikan subsidi bungan dan relaksasi angsuran. Bahkan pengusaha juga dapat trade off berupa insentif pajak.
Jadi sebenarnya pengusaha itu aman. Resiko kebijakan ada pada pemerintah. Era jokowi ini pemerintah baik banget sama pengusaha. Bayangin aja. Ada perusahaan yang bertahun tahun untung gede dan cadangan laba besar, tetap aja dapat subsidi program PC PEN. Itu industri otomatif contohnya. Duluan dapat insentif pajak agar omzet tidak menurun. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang diberikan pemerintah. Triliunan rupiah.
Saya secara pribadi sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Dia berjuang selama satu periode membuat APBN kredibel dan kuat, cadangan devisi besar. Tetapi karena pandemi ini, uang itu abis begitu saja. Keluar seperti air bah. Bahkan total anggaran PC PEN lebih besar dari anggaran bangan jal toll dan pelabuhan. Tahun ini dana PC PEN sebesar Rp. 900 triliun lebih, sementara untuk PMN BUMN hanya Rp 37 triliun yang bertugas melanjutkan ruas jalan toll yang tertunda.
Ditengah situasi itu terus aja Jokowi disalahkan, bahkan mau dilengserkan. Kalaulah bukan Jokowi yang presiden, saya yakin tidak akan dapat biaya gratis pasien COVID-19.Mau tahu berapa total biaya pasien COVID ? Untuk ODP/PDP/Konfirmasi Tanpa Penyakit Komplikasi biayanya mencapai Rp. 63,5 juta. Kalau dibarengi dengan Penyakit Komplikasi biaya nambah lagi jadi Rp. 77 juta. Kalau dirawat sampai dua minggu bisa bertambah menjadi Rp. 231 juta. Nah kalau sebulan bisa mencapai Rp. 495 juta. Hitunglah berapa jumlah pasien yang dirawat di RS.
Jadi sebenarnya orang yang tidak patuh prokes dan tidak mau vaksin dia sebenarnya bukan saja merugikan dirinya tetapi juga merugikan orang banyak. Mengapa ? biaya perawatan mereka yang tanggung negara. Itu uang pajak. Padahal kalau mereka patuh, uang negara hemat. Tapi mereka tak sadar itu. Akan lebih baik kalau mereka kena covid ya diam saja di rumah biar mati sediri. Jadi uang negara hemat.
Saya yakin kalau bukan Jokowi presiden, tidak akan ada BLT khusus. Saya yakin engga akan heboh Covid ini. Mengapa ? Kalau tak ada cuan mana ada yang mau ributin. Dah gitu aja. Semoga kita baik baik saja. Tetap bersyukur punya Jokowi.
