Pada dasarnya kita tahu semua ujung pangkalnya, yaitu upaya mencari pengakuan diri, ketiadaan pekerjaan dan jabatan, tak ada posisi, membuat mereka punya banyak waktu untuk menyinyiri negara dan pemerintah atas nama “pandangan kritis” – “ekspresi berdemokrasi” – “opini alternatif” – yang seharusnya mencerahkan tapi justru menyesatkan.
OLEH DIMAS SUPRIYANTO
ADA perbedaan nyata di antara gejala matinya kepakaran – the death of expertise – di Amerika Serikat dan di Indonesia. Di Amerika, matinya kepakaran ditandai dengan melompatnya pengetahuan kaum awam – berkat internet dan mesin pencari google – menjadikan mereka merasa tahu apa saja, sehingga para pakar dianggap tidak diperlukan lagi. Semua orang jadi merasa tahu dan merasa pintar untuk semua hal. Karena semua pengetahuan dan ilmu mudah digali lewat Google, lewat ujung jari.
Sedangkan di Indonesia, matinya kepakaran ditandai dengan merosotnya kecerdasan dari orang orang yang dianggap pintar menjadi awam. Contohnya Amin Rais, Ikra Nusa Bhakti, Dien Syamsuddin, Ryas Rasyid, yang selama ini menyandang gelar profesor, doktor, bisa berubah drastis menjadi begitu “awam” dan “naif” – kalau bukan “dungu” – dalam merespon perkembangan politik dan kekuasaan yang terjadi.
Kalau kita mengikuti pernyataan Amin Rais, Ikrar Nusa Bakti dan Ryas Rasyid, belakangan ini, sungguh kita tergoda untuk menguji, “Apa benar ini seorang profesor?”
Jangan kata lagi Rocky Gerung yang memang bukan profesor, melainkan agitator – berbalut kata kata retoris-filosofis sebagai filsuf abal abal dan profesor jadi jadian.
Bagaimana mungkin – tapi sungguh terjadi – seorang yang karena sigap dimintai konfirmasi keasilian video porno pesohor, seperti KRMT Roy Suryo, langsung mendapat julukan sebagai “pakar IT” . Mengapa media yang mengkonfirmasi, tidak spesifik menyebut “pakar IT video porno”?
Bagaimana mungkin, seorang yang dianggap sebagai “pakar hukum tata negara” seperti Refly Harun dengan terang terangan tidak mengakui suatu pemerintahan, sementara dia tinggal di sini. Makan tidur di sini – di negeri ini.
Bagaimana kita menyebut sosok budayawan kepada mereka yang enteng nyerocos, meluapkan kata kata kasar, tidak memperlihatkan kearifan dan keindahan pencapaian seni dan budaya – yang selama ini dikuasinya, menggunakan ‘pasemon’, tamsil, majas, simbolik – melainkan ucapan langsung bernada sumpah serapah dan caci maki?
Segalanya begitu gamblang, menjadi tontonan publik dan menjadi ekspose media massa, dimana yang bersangkutan menjadi bangga – karena aksi kontroversialnya itu. Dan media mengeksploitasinya, sebagai pameran dan komoditi kebodohan.
Pada dasarnya kita tahu semua ujung pangkalnya, yaitu upaya mencari pengakuan diri, ketiadaan pekerjaan dan jabatan, tak ada posisi, membuat mereka punya banyak waktu untuk menyinyiri negara dan pemerintah atas nama “pandangan kritis” – “ekspresi berdemokrasi” – “opini alternatif” – yang seharusnya mencerahkan tapi justru menyesatkan.
‘Matinya Kepakaran’ (Gramedia, 2018) yang diterjemahkan dari ‘The Death of Exprtise’ (Oxford University Press 2017) adalah buku yang ditulis oleh Tom Nichols (Thomas M. Nichols ), akademisi pakar hubungan internasional yang menguak perkembangan terakhir gejala global. Gejala dimana ketika 50 ribu orang berkumpul di stadion bola, maka ke 50 ribu itu menjadi dan merasa sebagai pakar sepakbola.
Menurut Tom Nichols, pakar dalam definisinya sebagai spesialisasi pekerjaan takkan hilang. Tapi di saat bersamaan – seiring keberlimpahan data dan informasi – orang bisa juga pakar dan analis bagi diri sendiri, mendioagnosa seperti dokter, ahli hukum dan penerbangan dadakan.
MASSA yang berkumpul di halaman Fakultas Kehutanan – Universitas Gajah Mada, Jogyakarta, kemarin, tidak perlu ada, jika tidak ada tokoh yang selama ini dikenali sebagai pakar dan tokoh tidak mengerahkan ke sana.
Untuk apa mempersoalkan ijazah dari presiden yang sudah memerintah dua periode, pernah menjadi gubernur Jakarta dan dua kali walikota? Selama 22 tahun terus menerus menjadi pejabat negara?
Kedatangan mereka bukan hanya menghina dan merendahkan martabat kampus UGM, sebagai universitas terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara, yang alumninya banyak menjadi pejabat negara dan menteri, pakar hukum, sosiolog, melainkan juga menghina KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pusat, yang memeriksa keasilan ijazah dan dokumen lain yang diperlukan saat mendaftar, selama ini. Juga merendahkan keberadaan Badan Intelejen Negara (BIN).
Memangnya ada politisi yang bisa lolos berkali kali dalam pilkada dan pemilu, tapi tak pernah menunjukan keasilian dokumen dirinya – tanpa pantauan BIN ? Padahal untuk jadi ASN rendahan saja, wajib dicek keasliannya.
Nampaknya itu tidak penting. Bukan target utamanya dan tujuan sebenarnya.
Dalam kekecewaan, kebencian, dendam lantaran disingkirkan, kalah, tersisih, seorang profesor doktor bisa kehilangan martabatnya dan tak malu merendahkan diri sendiri – sibuk dengan hal hal yang tidak substansial – pada abad dan era dimana kepakaran lebih dibutuhkan daripada selembar ijazah. Sebagaimana telah dibuktikan oleh Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), dan Mark Zuckerberg (Facebook) yang telah menjadi triliuner global tanpa menunggu selesai kuliah dan memegang ijazah.
Sebaliknya, ada begitu banyak pemegang ijazah dan berderet gelar, selain menganggur, jadi gelandangan politik dan aktifis abal abal. Mereka makan gaji buta, membebani negara, membebani masyarakat, membikin kisruh, agitasi, memecah belah, jadi parasit, karena gelar kompetensi “pakar” yang disandangnya telah “mati” .
Betul betul nyata apa yang disebut The Death of Expertise itu! *
