Seide.id – Saat ini Pemerintah sedang melaksanakan penyuntikan vaksin untuk anak. Dalam mensukseskan program kerja ini, Pemerintah melakukan koordinasi dengan lintas lembaga.
Pada kesempatan tersebut, hadir sejumlah perwakilan kementerian/lembaga pemerintah dan nonpemerintah, juga berbagai asosiasi terkait.
Kementerian Koordinasik PMK mengadakan rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, Agus Suprapto
“Untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun masih akan terus berlanjut dengan dilakukan strategi pendekatan BIAS di sekolah/satuan pendidikan lainnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Lembaga Pembinaan Anak, sehingga memerlukan dukungan dari Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham, dan didukung dukcapil dalam upaya permasalahan NIK yang tidak terdaftar di Pcare,” jelas Agus.
“Kegiatan vaksinasi anak masih bisa dilaksanakan secara baik, baik di tempat khusus seperti LPKA dan tidak ada permasalahan NIK dan kegiatan vaksinasi anak di tempat regular (sekolah san lain-lain) masih bisa berlangsung terus. Sampai saat ini belum pernah terjadi kasus KIPI Serius pada anak,” sambungnya.
Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap mendukung pelaksanaan vaksinasi booster dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun.
Berdasarkan data Kemenkumham, jumlah penghuni Lapas, Rutan, dan LPKA 273.750; jumlah Napi/Tahanan dewasa yang sudah divaksin 182.877; jumlah anak di seluruh LPKA 2.525 dan yang sudah divaksin 1.484; jumlah akes di semua Lapas, Rutan, dan LPKA 999, terdiri dari dokter umum 237, dokter gigi 48, da perawat 687.
Sementara itu, data Kemendikbudristek: 81% (3,66 juta) dari 4,5 juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sudah menerima vaksinasi dan 72% (3,26 juta) darinya sudah mendapat 2 dosis; 298.442 (7%) PTK belum memperoleh vaksinasi sama sekali; dan 555.293 (12%) masih dalam proses pemadanan.
Proses pemadanan masih terkendala karena 9,7% NIK belum sinkron dengan Dukcapil (424.107 PTK) dan sebagian masih dalam proses pemadanan dengan PeduliLindungi. Data belum termasuk PTK di Kemenag dan Kemenristekdikti.
“Terkait dengan laporan kasus meninggal yang diduga akibat vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Magetan, Komnas KIPI telah melakukan audit bersama dengan Komda KIPI dan Dinkes setempat. Hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterkaitan kasus tersebut dengan vaksinasi Covid-19. Kasus kematian di Kabupaten Magetan juga disimpulkan unclassifiable atau tidak cukup data,” terangnya.
