DPRD DIY dan Pemda NTB bertukar pengalaman dalam mengurangi kenakalan remaja di wilayah masing masing lalu bertukar cinderamata usai dialog antara Perwakilan DPRD DIY dengan Dinas Pendidikan Pemda NTB di Mataram Lombok Senin (3/5/2024)
Seide.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki cara tersendiri untuk mengurangi kenakalan remaja di kawasan tersebut. Pendekatan Pancasila dan budaya digunakan untuk mengalihkan energi anak-anak muda agar terarah kepada hal produktif dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan, mengatakan pihaknya menginisiasi program Sabtu Budaya yang dilaksanakan setiap akhir minggu. Anak-anak sekolah seperti SMA/SMK diminta untuk berkreasi dengan tema yang berbeda.
“Jadi setiap minggu tema akan berbeda tapi tetap tajuknya Sabtu Budaya. Anak bisa mengekspresikan diri, jauh dari kegiatan yang tidak baik. Beberapa waktu lalu, kami sering mendapat panggilan kalau hari Senin, ada anak-anak yang diamankan karena melakukan hal tidak baik. Setelah adanya program tersebut, berkurang dengan signifikan,” ungkapnya ketika bertemu wartawan unit DPRD DIY, Senin (3/6/2024).
Pendekatan budaya dilakukan untuk memberikan hal positif pada para siswa. Mereka diberikan ruang untuk menampilkan tarian, kreasi fashion, olahraga hingga kesenian tradisi lainnya di NTB.
“Selain itu kami juga gagas Spiritual Camp, berkemah di sekolah dan berlaku lintas iman. Berkemah di sekolah dan ini tidak pakai anggaran, diambil dari dana minat bakat BOS. Kami hadir dan kita berdoa bersama seturut kepercayaan masing-masing. Tentu ini menjadi implementasi juga dari Pancasila,” sambung dia.
Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Rany Widayati, menilai program yang dilakukan Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa menjadi opsi yang bisa dilakukan. DIY menurut Rani memiliki agenda Kamis Pon di mana seluruh siswa di DIY mengenakan pakaian adat saat bersekolah.
“Momen itu bisa dimatchkan dengan agenda budaya. Misalnya hari kreasi di mana semua siswa tampil dan tentu mempersiapkan sepanjang proses 34 hari sebelumnya. Ini bisa menjadi ruang eksepresi sekaligus mendorong siswa berkegiatan positif,” tandasnya.
Terkait penganggaran menurut Rany, nantinya bisa dialokasikan dari Dana Keistimewaan yang dimiliki DIY. Dinas Kebudayaan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bisa melakukan pendampingan pada sekolah.
“Kita juga punya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bisa menjadi payung hukum hal tersebut. Kita bisa lakukan dengan pendekatan Pancasila dan budaya,” pungkasnya. (*yp)
