Seide.id – Pemilihan umum adalah pilar utama demokrasi yang menjamin partisipasi warga negara dalam menentukan pemimpin mereka. Namun, dampak serius dapat terjadi jika presiden, penyelenggara negara, dan aparat tidak menjaga netralitas mereka selama proses pemilihan. Beberapa negara telah menjadi saksi ketidaknetralan ini, membawa konsekuensi berat bagi demokrasi mereka.
Contoh konkret dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia, seperti Zimbabwe dan Rusia. Di Zimbabwe, pemilihan umum sering kali terkait dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang berkuasa. Pemimpin oposisi dan pengamat internasional telah mencatat insiden intimidasi terhadap pemilih dan manipulasi hasil. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis tergerus, dan ketidakstabilan politik merajalela.
Di Rusia, pemilihan umum juga telah menjadi sorotan internasional. Tuduhan terkait campur tangan pemerintah dalam mengatur hasil pemilihan serta pembatasan terhadap oposisi sering mewarnai proses pemilihan di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, penindasan politik terhadap pesaing politik dapat menciptakan lingkungan di mana suara rakyat tidak tercermin dengan benar.
Dampak dari ketidaknetralan ini sangat merugikan bagi demokrasi. Selain melemahkan integritas proses pemilihan, hal ini juga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika aparat keamanan terlibat dalam kegiatan yang tidak netral, muncul risiko serius terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, menyusutkan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa rasa takut.
Oleh karena itu, peran pemerintah dan aparat dalam menjaga netralitas selama proses pemilihan umum menjadi sangat penting. Adanya lembaga independen, seperti komisi pemilihan yang netral, perlu diperkuat dan didukung agar dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan eksternal. Kebebasan media dan partisipasi masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam menjaga integritas proses demokratis.
Sebagai masyarakat dunia, kita perlu memperhatikan setiap tindakan yang merusak netralitas dalam pemilihan umum. Hanya dengan memastikan proses pemilihan yang adil, bebas, dan transparan kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk demokrasi yang sehat.
Pemerintahan Sementara
Dalam sejumlah negara maju, terutama di Amerika Serikat, konsep pemerintahan sementara atau masa transisi pemerintahan menjadi bagian integral dari sistem politik, khususnya dalam pemilihan umum presiden. Selama periode transisi ini, yang dimulai setelah pemilihan presiden dan berakhir dengan pelantikan presiden terpilih, terdapat langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan kelancaran pergantian kepemimpinan.
Pada tingkat federal di Amerika Serikat, terdapat General Services Administration (GSA) yang terlibat dalam memberikan dukungan administratif selama masa transisi. Selain itu, terdapat pendanaan khusus untuk mendukung tim transisi yang ditunjuk oleh presiden terpilih. Selama masa transisi ini, presiden terpilih dapat membentuk timnya sendiri untuk mempersiapkan kebijakan dan pengangkatan pejabat pemerintahan.
Di negara-negara maju lainnya seperti Kanada dan Inggris, konsep serupa diterapkan, memungkinkan kelancaran transisi pemerintahan tanpa mengorbankan stabilitas politik. Pemerintahan sementara dalam konteks ini memberikan ruang bagi persiapan matang, memastikan kontinuitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memitigasi potensi ketidakpastian.
Di sisi lain, di Indonesia, pendekatan yang diambil berbeda. Walaupun tidak ada pemerintahan sementara secara formal, presiden yang masih menjabat tetap memimpin pemerintahan selama masa kampanye pemilihan presiden. Pendekatan ini mencerminkan keinginan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari situasi yang rentan terhadap perubahan yang drastis selama periode transisi.
Perbedaan ini menyoroti variasi dalam praktik demokratis di berbagai negara dan penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika setempat. Meskipun pemerintahan sementara memberikan keuntungan tertentu dalam mempersiapkan transisi, kebijakan dan praktik demokratis dapat sangat bervariasi, dan setiap negara mengadaptasikannya sesuai dengan konteks politik dan hukum yang berlaku.
Tentunya seluruh rakyat Indonesia sangat mengharapkan jalannya pesta demokrasi dalam pemilihan presiden Indonesia berlangsung aman, damai, jujur dan netralitas tetap terjaga dengan baik oleh seluruh Penyelenggara Negara dari mulai Presiden bersama seluruh jajaran aparatur negara, tetap memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi serta netralitas dalam seluruh proses Pemilu 2024. Dan Partai Perindo bersama masyarakat akan terus berjuang bekerja mengawasi jalannya pesta demokrasi dari awal hingga akhir dari seluruh proses berlangsung aman dan jurdil (jujur dan adil).
Penulis: Jeannie Latumahina.
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo
Ganjar Mahfud MD Pemimpin Ideal Membangun Demokrasi Indonesia
