Seide.id- Asmar, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dibuat pusing oleh tindakan nekad Bupati M Adil (non aktif). Adil menggadaikan ke bank Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti senilai Rp 100 miliar. Hal ini terkuak setelah Adil jadi tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Setiap bulan yang harus dibayar sebesar Rp 3,4 miliar. Mau dicari kemana uang sebanyak itu. Kemampuan keuangan kita (Pemkab Meranti) cukup kecil,” kata Asmar.
Bupati M Adil Gadaikan Kantornya Rp 100 M
Dijelaskan Asmar, uang Rp100 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang menjadi program prioritas kepemimpinan Muhammad Adil.
Asmar pun menghentikan semua kegiatan dan melakukan evaluasi.
“Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib,” jelasnya
Pendapatan Kecil, Belanja Besar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti, M Sakinul Wadi mengatakan, evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran, di samping tingginya proyeksi kepala daerah yang tertuang dalam APBD murni 2023.
“Benar, memang APBD murni 2023 ada proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Jadi kita ukur kembali melalui rapat lanjutan TAPD pada hari ini (Kamis kemarin),” ujarnya.
Atensi rapat evaluasi tersebut membuka besaran proyeksi riil pendapatan asli daerah (PAD), terutama Transfer ke Daerah (TKD) seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
“PAD riil akan kami rekap kembali, terutama mengukur gambaran TKD yang akan masuk. Jika sudah dapat gambaran riilnya maka akan kami sesuaikan dengan anggaran belanja yang telah kami susun sebelumnya,” ujarnya.
Pasalnya, atensi kepala daerah tidak mau mendengar anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar pasak dari tiang.
“Jika belanja lebih besar dari pendapatan tentu akan dikurangi lagi nanti proyeksinya. Nanti akan kami tandai mana prioritas dan mana yang tidak prioritas,” ungkapnya.
Sakinul menambahkan, perbaikan akan ditetapkan dalam penyesuaian anggaran perubahan. Apalagi saat ini mereka sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah.
(ricke senduk)
