“Sabah adalah negara multi-budaya dan multi-agama, dan rakyatnya yang beragam telah hidup dalam harmoni dan damai untuk waktu yang lama. Meski berbeda keyakinan, kami selalu bisa saling menghormati tanpa ada masalah yang muncul,” kata Datuk Seri Hajiji Noor.
Seide.id – Pemerintah Sabah telah menolak RUU yang diusulkan untuk mengontrol dan membatasi penyebaran agama non-Muslim, karena bertentangan dengan semangat negara multi-budaya serta Konstitusi Federal.
Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor, di Kinibalu, Kamis (9/9/21), mengatakan pemerintah negara bagian menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Federal dan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).
Dilansir dari media The Star Malaysia, Pemerintah Sabah menolak usulan pemerintah untuk memperkenalkan RUU Pengendalian Dakwah Non-Muslim, sebagai salah satu dari empat undang-undang syariah baru (sedang disusun).
“Sabah adalah negara multi-budaya dan multi-agama, dan rakyatnya yang beragam telah hidup dalam harmoni dan damai untuk waktu yang lama.
“Meski berbeda keyakinan, kami selalu bisa saling menghormati tanpa ada masalah yang muncul,” ujarnya.
Dikatakannya, keragaman suku dan agama menjadi landasan bagi persatuan di antara masyarakat di Sabah.
Kekhawatiran muncul setelah Wakil Menteri di Departemen (Urusan Agama) Perdana Menteri Ahmad Marzuki Shaary mengatakan bahwa empat undang-undang syariah baru yang sedang disusun oleh pemerintah, akan mencakup RUU tentang kontrol dan pembatasan pengembangan agama non-Muslim.
Namun, Menteri di Departemen Perdana Menteri Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada Selasa (7 September) mengatakan rencana hukum syariah baru belum diangkat dalam pertemuan Kabinet.
Dia mengatakan hal-hal yang melibatkan agama berada di bawah yurisdiksi negara bagian dan jika pemerintah Federal merancang undang-undang tersebut, itu tidak mengikat karena negara bagian masih perlu dilibatkan untuk melihat apakah mereka menyetujuinya. (TheStar/dms)
