Hari ini, 29 Juni 2022, Basuki AHOK Tjahaja Purnama berulang tahun. Dia politisi kelahiran di Manggar, pulau Laskar Pelangi di Belitung, 55 tahun silam. Salah satu putra terbaik bangsa kelahiran 1966, yang membuat banyak terobosan di ibukota, dan tersingkir dari Balaikota, lewat Pilkada paling brutal melalui politik identitas, sektarian dan anarki, yang merusak tenun keIndonesiaan. Dan luka karenanya masih tersisa hingga kini.
Oleh DIMAS SUPRIYANTO
SETELAH Bang Ali Sadikin (1966 – 1977) dan Bang Yos Sutiyoso (1997 – 2007), Basuki Tjahaja Purnama adalah Gubernur DKI Jakarta (19 November 2014 – 9 Mei 2017) yang banyak melakukan perubahan di ibukota, bukan hanya secara fisik melainkan juga sistem.
Di masa lalu, Bang Ali mengubah julukan Jakarta sebagai Kampung Besar (Big Village) menjadi Kota Metropolitan, Bang Yos Sutiyoso melewati transisi bangsa, dimana lima presiden bertugas semasa dia menjaga DKI Jakarta (Suharto – BJ Habibie – Gus Dur – Megawati – SBY). Sedangkan Ahok dalam tugasnya yang sangat singkat menjadi gubernur ibukota, yang rajin bersih bersih.
Warga ibukota yang melewati jembatan lingkar Semanggi, melintasi monuman Ahok, dimana pada masa jabatannya dia membangun Jembatan Simpang Susun senilai Rp. 345 miliar tanpa APBD. Proyek yang dibangun PT Wijaya Karya, rampung 25 April 2017. Pembangunan itu dipersoalkan oleh anggota DPRD dengan dalih melanggar prosedur. Namun di balik itu – bukan rahasia lagi – mereka sebenarnya kehilangan komisi / fee dalam proyek proyek pembangunan kota.
Selain Simpang Susun Semanggi, Ahok juga menggagas pembangunan rute LRT Kelapa Gading-Velodrome, menyambut Asian Games 2018. Jalur Trans Jakarta layang koridor 13 yang membentang dari Ciledug hingga Tendean dengan panjang hingga 9,3 km. Juga underpass Matraman dan Mampang flyover Pancoran.
Selain membangun jalan, jembatan, dan LRT untuk mengatasi kemacetan di ibukota, Ahok juga mengubah Lapangan Banteng yang kini bersih dan nyaman – tak lagi sangar seperti sebelumnya.
Dengan dana CSR Ahok mengubah kawasan prostitusi Kalijodo sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada tahun 2016-2017. RPTRA Kalijodo seluas 5.489 meter persegi yang sebelumnya dikenal bernuansa mesum itu diubah menjadi sarana olahraga serta bermain anak anak remaja dan warga.
Penataan Kali Besar masuk dalam revitalisasi Kota Tua juga digagas pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kemudian diresmikan Wagub DKI Sandiaga Uno, Juli 2018. Jalan layang Bintaro sepanjang 381 meter dan lebar 10 meter yang kini bisa dinikmati warga Jakarta juga merupakan warisan Gubernur DKI Jakarta Ahok BTP yang dibangun sejak 2017.
PASUKAN PELANGI – Pada masa Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta (2016-2017) warga Jakarta melihat banyak pasukan berseragam warna-warni. Ada pasukan oranye, hijau, ungu, biru, kuning, dan merah, dengan tugasnya masing masing. Pasukan warna warni yang juga disebut Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) menjadikan Jakarta bersih, karena mereka giat mengangkat sampah, saluran air tersumbat, dan jalanan rusak di DKI Jakarta.
Selain nampak di jalan raya, pasukan warna warni itu juga nampak di kelurahan dan pelosok ibukota.
E-BUDGETING – Tak hanya infrastuktur fisik, peninggalan yang layak dikenangkan semasa Basuki Tjahaja Purnama bertugas di Balaikota bersama Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya, adalah sistem penganggaran berbasis elektronik bernama e-budgeting.
Sistem ini mulai digunakan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain e-budgeting, Pemprov DKI juga menggunakan e-planing dan e-musrenbang.
Dengan e-budgeting, kasus-kasus penggelembungan anggaran atau anggaran siluman mudah terpantau. Tak ada proyek fiktif seperti sebelumnya.
Di bawah Ahok dan Djarot penganggaran pembangunan menjadi transparan, canggih, dan efisien, karena didukung dengan pola transaksi ‘non-tunai’ atau ‘cashless’. Pembukuan di Pemprov DKI Jakarta juga dilakukan setiap hari seperti yang terjadi di bank-bank.
Sistem E-Budgeting DKI Jakarta kemudian dipelajari oleh provinsi lain. Khususnya Jawa Barat. Bahkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan merayu Djarot agar mau membagikan sistem elektronik tersebut kepada daerah-daerah lain. Tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu, janjinya.
Ahok BTP mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award, 16 Oktober 2013, untuk erja keras dan usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta agar dikaji ulang. Sebelumnya, di tahun 2007, meraih predikat Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, semasa masih jadi Bupati di Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh TEMPO.
Sistem E-Budgeting yang transparan ala Ahok diteruskan oleh penggantinya, namun karena memang niat pejabat tingginya korup, muncul beberapa usul anggaran aneh, seperti Skandal Lem Aibon hingga Ballpoint. Juga skandal “kelebihan bayar” dan sebagainya.
Penyakit yang lazim di Indonesia, pejabat baru enggan meneruskan program baik pejabat lama, pendahulunya, karena enggan dianggap niru dan tidak kreatif.
Dalam kasus Ahok, penggantinya ingin kembali ke rezim sebelumnya. Sengaja dibuat semrawut lagi, karena di sana ada banyak anggaran yang bisa “dimainkan”. Ditilep.
Ahok BTP didzalimi dalam kasus Al Maidah dan masuk bui 2 tahun. Namun kecemerlangannya tetap teruji, hingga reputasinya dipulihkan dan diangkat menjadi Komisaris Pertamina kini.
Ahok Basuki Tjahaja Purnama adalah monumen hidup bagi bangsa Indonesia, yang menggambarkan betapa keras dan mahal menjadi tokoh yang bersih, tegas dan berintegritas. Apalagi dia menanggung predikat tiga minoritas : Tionghoa, Belitung dan Kristen.
Begitu banyak perlawanan dan rongrongan kanker korupsi yang sudah berurat berakar. Stadium IV.
Semoga kita, sebagai rakyat ibukota dan bangsa Indonesia, tak melupakan perannya dalam membangun ibukota, selama ini.
Selamat ulang tahun Ko Ahok Basuki Tjahaja Purnama. Panjang Umurnya serta Mulia. ***
