Apakah keluarga jetset ini juga layak menerima vaksin gratis? Foto instagram
Oleh DIMAS SUPRIYANTO M.
Saya cenderung mendukung wacana vaksin berbayar. Utamanya tentu buat warga yang mampu dan sangat mampu. Gagasan vaksin gratis untuk semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi, menurut saya tidak adil.
Lebih ekstrim saya katakan gagasan “sama rasa dan sama rata” itu pola kebijakan negeri sosialis komunis. Apa kita mau disamakan dengan negeri sosialis komunis?
Bayangkan Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier atau Hotman Paris dan Syahrini yang enteng beli mobil sport dan memborong property, naik turun jet pribadi – menerima vaksin gratis vaksin yang sama dengan Bang Yadin, abang ojek pengkolan dan mbakyu Sarmi pedagang sayur keliling. Warga Menteng dan Pondok Indah, BSD, Pluit, sama gratisnya dengan warga pinggiran kali Ciliwung?
Subsidi silang dengan semangat gotong royong seharusnya dibangun di sini. Sesuai semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Puji syukur saya mendapatkan vaksin dengan layanan VIP. Bersama rombongan orang film yang pas dikunjungi menteri, layanan dan prosesnya pun super capat. Saya divaksin bareng Garin Nugroho, Chritine Hakim, Anwar Fuadi, Dwi Yan dll. Saya menunggu di ruang berAC, dilayani para mahasiswa keperawatan dengan sangat ramah, dan saat menunggu reaksi vaksin selama 30 menit saya dipersilahkan ngopi atu ngeteh yang disediakan.
Sedangkan kakak ipar dan kakak saya kurang beruntung. Karena harus ke rumah sakit, antre berjam jam, kepanasan, sehingga tensi naik menjelang vaksin. Hampir gagal. Untung masih dalam batas tolernsi.
Kebetulan saya gratis. Saya yakin warga elite ingin mendapatkan layanan seperti, cepat, sejuk, nyaman. Nyantai. Dan untuk itu siap membayarnya. Bukankah mereka juga membayar jutaan rupiah untuk tes swab?
Tak ada keraguan bahwa untuk masyarakat menengah bawah harus gratis. Prioritas juga untuk mereka yang banyak bergiat di keramaian agar disegerakan.
Tapi terhadap warga Pondok Indah Simprug, BSD, Pluit dan siap membayar seharusnya tidak boleh dicegah.
Penolakan vaksin berbayar sangat terburu buru dan bernuansa politis. Semangatnya adalah : negara harus mensubsidi semua warga, tanpa kecuali. Bahkan bila negara harus bangkrut sekali pun!
Gagasan vaksin berbayar bagi kalangan mampu tak bertentangan dengan survei LSI.
Diberitakan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan jajak pendapat ihwal minat masyarakat terhadap vaksinasi berbayar. Warga elite mau bayar tapi mayoritas masyarakat menolak.
“Mayoritas tidak bersedia atau 76 persen, bersedia 23,3 persen, dan tidak menjawab 0,7 persen,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei LSI: Sikap Publik terhadap Vaksin dan Program Vaksin Pemerintah, Jakarta, Minggu, 18 Juli 2021.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid setuju dan berharap pelaksanaan vaksin gotong royong dipercepat. Sehingga segera memenuhi kebutuhan perusahaan yang terdaftar. Dengan masifnya vaksinasi, maka akan mendongkrak pemulihan ekonomi nasional.
Kadin mencatat, sudah 28 ribu perusahaan dan 10,5 juta orang peserta yang terdaftar vaksin gotong royong. Mencakup karyawan dan keluarga karyawan. Dari jumlah tersebut alokasi untuk tahap 1 yakni 330 ribu dosis untuk 165 ribu peserta. Tahap 2 sebanyak 600 ribu dosis untuk 300 ribu peserta. Dan tahap 3 di bulan ini sebesar 1 juta dosis untuk 500 ribu peserta.
Djayadi menjelaskan program vaksinasi berbayar hanya diminati masyarakat kalangan atas. “Masyarakat kelas bawah dan pendidikan agak rendah tidak bersedia kalau vaksin berbayar,” jelas Djayadi.
Artinya ada pangsa pasar untuk yang mau bayar ‘kan? Warga sekelas Syahrini, Maia Estianti, Raffi Ahmad dn Inul ‘kan memang harusnya pakai yang berbayar. Mosok tidk malu neima gratisan?
Dengan begitu negara cukup menanggung 76% yang menolak bayar vaksin. Negara bisa menghemat 24 % anggaran belanja vaksin.
Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan vaksinasi covid-19 berbayar, setelah mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Menghindari kontroversi yang menginginkan pemerintah gagal .
“Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Juli 2021.
Wacana vaksin gratis datang dari kubu oposisi, kubu para mantan yang ingin negara bangkrut . Dulu mereka menyogok rakyat dengan subsidi BBM dan BLT. Lalu diam diam korupsi gila gilaan. **
