Jarang ada anggota DPR saat menjabat mampu menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakili Kecuali mewakili dirinya ( Foto: AI, Bing/ Seide)
Menjelang Pemilu ini, di setiap jengkal ruang terbuka di Indonesia dipenuhi dengan baliho, poster maupun sticker orang-orang yang berhasrat menjadi anggota DPR. Entah baru atau entah ke sekian kali.Semua alat promosi itu ditempel sesukanya. Di pinggir jalan, , di tengah jalan, tembok dan gedung hingga tempat toilet. Sebagian berserakan tak terurus sebab semua itu tidak ada yang berizin atau bayar pajak.
Gambaran Ketidakberaturan
Apa mereka tidak tahu menempel gambar atau pesan di ruang tertentu, khususnya di ruang publik butuh izin dan bayar pajak ? Mereka pasti tahu tapi mereka nekad. Lagian, siapa peduli. Petugas Pemerintah Kota yang biasanya gala pun, diam saja, seakan dalam kondisi pemilu ini semua sah-sah saja.
Bagaimana mungkin calon anggota DPR yang paham hukum melanggar hukum ? Apa yang akan disampaikan pada khalayak umum ? Bahwa kalau DPR itu bebas. Gak ada yang berani menegur. Mereka- calon anggota DPR – yang melanggar itu menunjukkan jati dirinya ya seperti itu. Mereka bebas, sesukanya. KPU juga diam saja, seakan sebuah pesta demokrasi adalah pesta bebas melanggar aturan. Pesta keliaran.
Atas Nama Kekuasaan dan Uang
Semua ini karena kekuasaan dan uang. Mereka yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR itu karena dua hal itu- kekuasaan dan uang. Jarang ada anggoata DPR miskin. Kemana-mana mereaka dimanja oleh perusahaan, institusi dan pemerintah.
Meski mereka adalah wakil rakyat, dalam kerjanya, mereka jarang menjadi wakil rakyat. Mewakili rakyat hanya saat mencoblos.
Menjadi anggota DPR itu seakan untouchable Tak tersentuh Anggota DPR memiliki imunitas tertentu yang digunakan secara sesuka mereka jika tak ingin disebut sewenang-wenang.
Hal lain yang menarik bagi anggota DPR adalah mereka memperoleh segala sesuatu yang berkaitan ekonomi dalam sebuah keluarga: rumah, kendaraan, beaya listrik, air, beaya telepon, beaya tugas, beaya menjamu dan seabreg biaya-biaya lain yang dilimpahkan pada mereka dari pemerintah.
Berbagai Gaji
Gaji anggota DPR terdiri banyak hal. Anggota DPR menerima tunjangan kehormatan sebesar Rp5,5 juta, tunjangan komunikasi Rp15,5 juta, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp3,7 juta, bantuan langganan listrik dan telepon Rp7,7 juta dan asisten anggota Rp2,2 juta. Termasuk mobil dan banyak lagi fasikitas jabatan. Total dari penerimaan lain, anggota DPR mendapat Rp34,8 juta.
Selain itu anggota DPR masih menerima gaji lain dari biaya perjalanan, rumah jabatan, perawatan kesehatan, uang duka, dan biaya pemakaman. Anggota DPR pun mendapat uang pensiun.
Jika ditotal, anggota DPR periode 2019-2024 menerima gaji hingga Rp66,1 juta per bulan. Jumlah ini berbeda dengan anggota DPR merangkap Wakil Ketua sebesar Rp78,8 juta, dan anggota DPR merangkap Ketua Rp80,3 juta. Tak heran orang ramai-ramai ngotot menjadi anggota DPR. Tak heran ada kejadian calon anggota DPR bunuh diri meloncat dari menara karena kehabisan uang saat akau Pemilu.
Pensiun Seumur Hidup
Yang menggiurkan ( sekaligus menggelikan ) lagi adalah meski jabatan anggota DPR hanya 5 tahun, mereka memperoleh gaji atau pensiun seumur hidup. Selamanya atau selama hidup. ( Undang-Undang 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.)
Kok bisa.
Ya bisa. Yang bikin undang-undang mereka sendiri. Keanehan ini hanya terjadi bagi anggota terhormat, wakil rakyat yang selama menjabat ( tidak pernah) mewakili kepentingan rakyat.
Itu sebabnya banyak orang, tak perlu pintar, bisa menjadi anggota DPR. jangan harap kepentingan rakyat terwakili, ketika mereka sudah duduk di “ istana”.
Hasil Survei: DPR RI Lembaga Yang Paling Tidak Dipercaya
Jokowi Mirip Soekarno : Waspadai Campur Tangan Amerika di Pemilu 2024 ( Bagian : 4)
