Seide.id- Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, 60,7 % responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming (36 tahun) yang adalah putra sulung Presiden Jokowi, pada Pilpres 2024, merupakan bentuk politik dinasti, seperti dikutip dari Kompas.com.
Sebagaimana dikutip dari survei tersebut, Senin (23/10/2023), sebanyak 60,7 % menyatakan “ya” ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.
Sedang 24,7 % lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6 % responden menyatakan tidak tahu.
“Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik. Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat,” kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin (24/10)
Meski demikian, sebagian besar responden atau sejumlah 47,2 % juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain. Sedang 41,9% menyatakan sebaliknya. Sementara 10,9% lainnya menyatakan tidak tahu.
Menurut Yohan, praktik politik dinasti sudah terlihat ketika menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution berlaga di pemilihan kepala daerah Kota Medan pada 2020 dan Gibran pada pemilihan di kota Solo.
Namun, isu itu belum begitu muncul karena keduanya dipilih melalui kompetisi langsung. Meski, pesaing Gibran kala itu berasal dari calon perseorangan yang disebut-sebut sebagai pasangan calon “boneka”, disiapkan khusus melawan Gibran
Fenomena politik dinasti ini cenderung menguat usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin (16/10/2023).
Dengan begitu, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.
“Hal ini juga diperkuat dengan reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk dari mereka yang sebelumnya menjadi pendukung Jokowi,” jelas Yohan Wahyu.
Sebagai informasi, survei dilakukan dengan pengumpulan pendapat melalui telepon pada 16-18 Oktober 2023. Sebanyak 512 responden dari 34 provinsi diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95% persen, margin of error penelitian lebih kurang 4,35% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Namun, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.
Ada pun jajak pendapat ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
(ricke senduk)
Butet Kartaredjasa, Dari Tangis Sampai Tanpa Komentar
